Pengumuman Darurat Militer oleh Presiden Korea Selatan
Pada malam tanggal 3 Desember 2024, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, mengumumkan status darurat militer yang mengejutkan publik. Pengumuman itu menyebut adanya ancaman dari pihak-pihak pro-Korea Utara yang diduga mengancam kebebasan dan kesejahteraan rakyat Korea Selatan. Pernyataan ini dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada parlemen maupun publik. Presiden Yoon menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas negara.
Namun, langkah ini langsung menuai kontroversi. Banyak pihak, termasuk anggota parlemen dan partai oposisi, menilai keputusan tersebut tidak sesuai prosedur. Deklarasi darurat militer biasanya memerlukan persetujuan parlemen terlebih dahulu. Selain itu, bahkan staf kepresidenan mengaku tidak diberi informasi sebelumnya, yang semakin memunculkan kesan tindakan ini dilakukan secara sepihak.
Kronologi Kejadian
- Pengumuman Awal: Pada pukul 22.23, Presiden Yoon mengumumkan status darurat militer. Pernyataan ini menciptakan kehebohan besar di media dan masyarakat. Presiden mengklaim bahwa keputusan ini diambil untuk menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang pro-Korea Utara yang dianggap mengganggu kestabilan negara.
- Protes dari Parlemen: Hanya beberapa menit setelah pengumuman itu, baik partai pendukung presiden maupun partai oposisi mengkritik keputusan tersebut. Mereka menyebutnya ilegal dan melanggar undang-undang yang berlaku. Para anggota parlemen segera berkumpul di gedung DPR untuk membahas langkah selanjutnya.
- Militer Datang ke Gedung DPR: Militer dikerahkan ke gedung DPR, lengkap dengan kendaraan tempur seperti tank dan helikopter. Namun, anggota parlemen berhasil masuk ke gedung untuk melangsungkan rapat darurat. Dalam waktu singkat, mereka mengadakan voting terkait dukungan terhadap darurat militer.
- Voting dan Keputusan Parlemen: Pada pukul 00.11, tanggal 4 Desember, hasil voting menyatakan bahwa parlemen tidak mendukung deklarasi darurat militer. Keputusan ini menyebabkan militer yang sempat menduduki gedung DPR ditarik mundur.
- Penarikan Darurat Militer: Pada pukul 04.40 dini hari, Presiden Yoon secara resmi mencabut status darurat militer. Ia menerima keputusan parlemen namun juga meminta agar isu-isu seperti diskusi tentang pemakzulan dirinya dihentikan. Presiden menyebut bahwa penolakan parlemen terhadap beberapa kebijakan anggaran menyebabkan negara tidak bisa berjalan dengan baik.
Reaksi Publik dan Dampak Ekonomi
Deklarasi ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan komunitas bisnis. Tidak adanya pemberitahuan resmi melalui sistem darurat seperti SMS kepada masyarakat menjadi salah satu sorotan. Banyak warga merasa bingung dan tidak memahami alasan di balik pengumuman ini.
Dampak ekonomi pun langsung terasa. Nilai tukar mata uang Won terhadap Dolar AS sempat melemah drastis. Kurs yang biasanya berada di kisaran 1.400 KRW per USD melonjak menjadi 1.450 KRW per USD dalam waktu singkat. Hal ini memicu keresahan di sektor bisnis, terutama pada perusahaan besar seperti Samsung dan Hyundai, serta usaha kecil yang melibatkan mitra internasional.
Banyak bisnis juga terganggu akibat ketidakpastian yang ditimbulkan. Contohnya, beberapa tamu bisnis dari luar negeri membatalkan kunjungan mereka ke Korea Selatan setelah pengumuman ini. Para pelaku usaha lokal mengeluhkan kerugian besar akibat ketidakstabilan tersebut.
Spekulasi di Balik Deklarasi
Kebijakan ini memunculkan berbagai teori konspirasi di kalangan masyarakat dan media. Salah satu teori menyebutkan bahwa deklarasi ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal yang melibatkan presiden dan istrinya. Skandal manipulasi saham yang melibatkan ibu negara telah menjadi topik hangat dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, tangan kanan Presiden Yoon, yang bernama Mong Tae-geun, sedang diselidiki atas tuduhan manipulasi opini publik selama pemilu.
Beberapa pihak menduga bahwa keputusan darurat militer ini diambil untuk melindungi presiden dari ancaman politik dan hukum yang mungkin terjadi.
Kesimpulan
Deklarasi darurat militer yang dilakukan Presiden Yoon Suk-yeol menciptakan kekacauan di Korea Selatan. Meskipun langkah ini dicabut hanya dalam waktu enam jam, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, baik secara politik maupun ekonomi. Kritik terhadap presiden semakin menguat, dan banyak pihak menyerukan agar ia dimakzulkan.
Keputusan ini tidak hanya mencerminkan krisis kepemimpinan di Korea Selatan tetapi juga memperlihatkan bagaimana tindakan yang tidak dipikirkan secara matang dapat memengaruhi stabilitas negara. Dalam waktu dekat, tekanan terhadap Presiden Yoon kemungkinan akan semakin besar, terutama dari parlemen dan publik.
