Shadow

Kontroversi Omnibus Law, Ditolak Buruh, Didukung DPR

Apa Itu Omnibus Law
Apa Itu Omnibus Law?

Di sejumlah daerah, tengah terjadi aksi demo menentang Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Meski sedang mewabah Virus Corona, rupanya tidak menghentikan para demonstran untuk berkumpul dan melakukan protes atas rencana yang dianggap akan merugikan para buruh. Lalu apa sih Omnibus Law itu, dan kenapa mendapat penolakan?

Apa Itu Omnibus Law?

Omnibus Law merupakan Rancangan Undang-Undang yang merupakan gabungan dari penerbitan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dengan sejumlah Undang-Undang yang terkait. Istilah Omnibus Law sendiri pertama kali muncul dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi di Senayan pada Oktober 2019 silam.

Pada dasarnya Jokowi mencetuskan Omnibus Law untuk menyederhanakan sejumlah regulasi yang saat ini diketahui sebagai penghambat investasi. Sayangnya, kebijakan ini justru dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah ada. Sehingga para buruh pun menentang Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini.

Alasan Penolakan Buruh

Sejumlah buruh dari berbagai kelompok melakukan aksi unjuk rasa di beberapa kota, sejak beberapa hari yang lalu. Sejumlah aturan baru dalam Omnibus Law dituding akan mengebiri sejumlah hak-hak para buruh dan tenaga kerja.

Dalam Omnibus Law, nantinya aturan pemberian upah akan diubah dari sistem upah bulanan menjadi upah per jam. Menurut para buruh, skema ini justru bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan soal pasal pengupahan.

Sistem upah per jam, dituding akan menghapus adanya upah minimum yang selama ini dijadikan benteng para buruh untuk mendapatkan jaminan kepastian upah. Pada akhirnya, perusahaan akan bersikap semena-mena dengan sistem upah demikian dan dampaknya akan berujung pada kemiskinan.

Tak hanya upah minimum yang akan hilang, sistem upah per jam juga akan mengurangi nilai jaminan sosial, yang selama ini menjadi kewajiban perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan akan lalai pada tanggung jawab mereka untuk mendaftarkan buruh untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :   Bentrok Dengan Ojol dan Gelapnya Dunia Debt Collector

Bantahan Pemerintah

Sejumlah keluhan buruh itu lantas mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pihaknya skema upah per jam hanya akan diterapkan kepada sektor jasa dan juga para pekerja paruh waktu yang tidak terikat kontrak kerja tetap.

Jadi para pekerja pabrik misalnya, masih akan memakai sistem skema upah bulanan. Mereka tidak akan terkena dampak dari penerapan aturan baru soal skema upah per jam dan akan tetap dibayar sesuai upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

Pasal Yang Menjadi Polemik

Ada 11 kelompok pasal perubahan yang tercantum dalam Omnibus Law, yakni :

  • Pasal tentang ketenagakerjaan

  • Pasal tentang penyederhanaan perizinan

  • Pasal tentang kemudahan berusaha

  • Pasal tentang persyaratan investasi

  • Pasal tentang kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM

  • Pasal tentang dukungan riset serta inovasi

  • Pasal tentang pengenaan sanksi

  • Pasal tentang pengadaan lahan

  • Pasal tentang administrasi pemerintahan

  • Pasal tentang investasi dan proyek pemerintah

  • Pasal tentang kawasan ekonomi

Dari 11 kelompok pasal tersebut, yang menjadi titik fokus kontroversial adalah pasal tentang ketenagakerjaan. Pada pasal tersebut muncul adanya rumor tentang penghapusan pesangon. Hal ini langsung dibantah oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Pihaknya memberikan penjelasan bahwa isu penghapusan pesangon sama sekali tidak benar. Setiap pekerja yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap akan mendapatkan uang pesangon sesuai aturan yang berlaku.

Mendapat Dukungan DPR

Rencana RUU Omnibus Law yang dilontarkan Jokowi ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari DPR. Namun sejauh mana perwujudan Rancangan Undang-Undang ini, tergantung pada pemerintah sendiri. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya mengatakan, bola panas tentang Omnibus Law, sangat tergantung dari seberapa solid draf yang akan diserahkan dan dibahas dengan DPR nantinya.

Baca Juga :   Pernyataan Kemenkes RI Tentang Virus Corona

Dalam hal ini, sikap DPR sudah seirama dengan spirit pemerintah. Namun meski demikian, proses akan sangat panjang tidak hanya cukup dengan wacana baik dan matang semata, akan tetapi dalam praktiknya justru compang-camping.

Tinggalkan Balasan

id_IDIndonesian
en_USEnglish id_IDIndonesian